Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan
RUANGPOLITIK.COM — Bupati Kepulauan Meranti M Adil, protes keras pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Bahkan sampai bicara soal angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.
Diketahui jarak Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan negeri tetangga, Malaysia sangat dekat. Protes itu disampaikan Adil saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia kemarin di Pekanbaru.
Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti. “Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan,” kata Adil kepada Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau, Sabtu (10/12/2022).
Mendengar hal itu, Lucky menjawab soal formula pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Namun jawaban itu tidak membuat puas Bupati Adil hingga akhirnya kembali mencecar soal kemiskinan.
“Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?,” tanya Adil kepada Lucky.
Adil lalu menyinggung soal target Presiden untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Namun hal itu dinilai tak akan tercapai jika Meranti tidak mendapatkan DBH yang akan digunakan untuk mensejahterakan nelayan, petani dan buruh.
Selain itu, Adil juga menyinggung banyak masyarakat Meranti menganggur akibat pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu karena masyarakat tidak bisa bekerja ke luar negeri.
“Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” kata Adil.
“Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?,” imbuhnya.
Adil yang juga pernah berkonflik dengan Gubernur Riau Syamsuar mengaku tidak banyak menuntut. Ia hanya minta agar Kementerian Keuangan buka-bukaan soal DBH minyak di Meranti.
Lucky dan mediator pun sempat meminta Adil menahan diri dan bertemu langsung dengan perwakilan Kementerian setelah rakornas selesai. Namun sang bupati tetap bersikeras buka-bukaan terkait pembagian DBH dan tingginya angka kemisikinan saat ini di Meranti.
“Ini sebentar pak, mungkin selepas ni saya tinggal bapak. Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak,” katanya.
Adil mengaku masih menunggu petunjuk Mendagri untuk menempuh gugatan atas tidak terbukanya pembagian DBH. Bahkan, ia mengaku sudah enek dengan perwakilan Kemenkeu karena tak mendapat jawaban pasti.
“Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkanlah ruangan!,” kata Adil. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
