RUANGPOLITIK.COM — Isu perpanjangan masa jabatan jabatan kembali menuai kritik. Kali ini datang dari partai Demokrat yang menganggap isu ini sengaja dilemparkan untuk menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sebagai bentuk upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan.
Sentilan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan wacana kontroversinya tersebut.
“Upaya ini jelas sekali sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/12).
Oleh karenanya, ia menilai kelompok-kelompok tersebut sudah seharusnya menghentikan upaya perpanjangan masa jabatan demi menjaga demokrasi di Indonesia.
“Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Dia berpendapat banyak potensi atau ancaman yang perlu diwaspadai bangsa dan negara.
Politikus Partai Golkar ini menyinggung pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, dia juga mengaku khawatir dengan ancaman global.
“Nah, ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya [Pemilu 2024] tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya,” kata Bamsoet dalam agenda Poltracking Indonesia.
Bamsoet turut menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 73,2 persen.
“Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melawati masa transisi ini?” ulasnya.
Bamsoet meminta Poltracking Indonesia melakukan analisis lebih jauh terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan presiden.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
