RUANGPOLITIK.COM — Penunjukan Mendagri Tito Karnavian sebagai Menko Polhukam ad interim oleh Presiden Joko Widodo dianggap cacat secara hukum. Pasalnya Tito dianggap memiliki banyak catatan pelanggaran hukum. Sebelumnya diketahui jika Tito menggantikan posisi yang ditinggalkan Mahfud MD untuk sementara waktu. Karena Mahfud sedang berkunjung ke India bersama sejumlah ulama.
“Rekan-rekan sekalian, jadi saya bukan sebagai Mendagri ini, selaku ad interim Bapak Menko Polhukam ya, sebagai koordinator karena Bapak Menko Polhukam sedang ke luar negeri,” kata Tito setelah rapat tentang RKUHP di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11).
Penunjukan Tito Karnavian oleh pemerintah ini dikritik oleh pakar hukum dan aktivis Damai Hari Lubis, saat dihubungi RuPol, Senin (5/12). Ia mengatakan Tito tak pantas dengan jabatan ‘Ketua RKHUP’ mengingat ia punya rekam jejak pelanggaran hukum di masa lalu.
“Sehingga tentu Tito sebagai Ketua RKUHP, amat tidak pantas, karena bertolak belakang dengan kitab yang fungsinya untuk penegakan hukum yang jika dikaitkan dengan citra negatif terhadap sepak terjang dirinya disektor penegakan hukum itu sendiri
Damai menyebutkan ada beberapa fakta pelanggaran hukum yang terjadi.
Salah satunya temuan terhadap anak buah Tito di KPK yang terlibat pengoyakan ( merobek ) catatan buku merah, dan terekam di CCTV dalam ruangan KPK. Kasus tersebut dikenal sebagai kasus red book notes. Adapun isi didalam buku catatan merah tersebut salah satunya memuat namanya selaku pelaku pelanggaran terkait kejahatan tipikor.
” Dari warta yang beredar dua penyidik KPK asal Polri, Ronald Rolandy dan Harun mengoyakkan beberapa lembar dari buku itu, untuk menghilangkan bukti yang terdapat nama petinggi Polri. Dan ternyata dalam buku catatan merah dimaksud berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara dan salah seorang daripada pejabat negara tersebut diduga adalah Tito Karnavian,” jelasnya.
Damai menyebutkan, selebihnya temuan publik melalui media ada beberapa temuan namanya yang turut disebut dan dikait – kaitkan terhadap beberapa peristiwa negatif lainnya. Yakni penyiraman air keras kepada Noval Baswedan. Dan juga Sambo dalam kaitan keberadaan organisasi Polri dalam hubungannya dengan keberadaan Konsorsium 303 yang pernah dikuasasi oleh eks Irjen Polri, mantan Kadiv Propam Mabes Polri yang sudah dipecat dari jabatan maupun keanggotaan Polri, Sambo, pelaku pembunuhan terhadap Alm. Brigadir Joshua
“Sebaiknya Jokowi dengan kewenangannya segera menggantikan Tito, selaku Ketua RKUHP, karena track record Tito dalam penegakan hukum ditanah air. Gambaran citra dirinya dimata publik amat buruk, karena banyak ditemukan asumsi publik dengan narasi terkait sepak terjangnya yang negatif,” tegasnya.
Tugas Tito untuk ‘mengawal RKHUP’ ini juga terlihat. Pada saat yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly juga pergi ke luar negeri. Hal itu membuat Tito menjadi koordinator pembahasan RKUHP dari pemerintah. Tito pun memimpin tim pemerintah untuk melaporkan perkembangan pembahasan RKUHP kepada Presiden Jokowi. Dia berkata RKUHP tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna DPR sebelum Reses 15 Desember 2022
“Nanti perkembangannya kita tunggu paripurna tingkat II, menunggu kabar dari DPR RI,” ujar Tito. (IY)
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
