RUANGPOLITIK.COM — Rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang akan digesa oleh DPR sebelum akhir tahun mulai melahirkan protes. Meski pemerintah berdalih masyarakat yang kontra boleh mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.
Pada hari Minggu, (27/11) kemarin sejumlah aktivis menggelar unjuk rasa penolakan pengesahan RKUHP, namun dibubarkan secara paksa oleh aparat berwajib. Sebagai informasi, aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, saat car free day (CFD), dibubarkan polisi, Minggu (27/11).
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum mengatakan, aksi tersebut dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir sekira pukul 09.30 WIB.
“Tadi kami mulai itu pukul 08.00 WIB sampai 09.30 WIB, hampir pukul 10.00 WIB. Sepanjang kami mulai sampai akhir itu dihalang-halangi untuk melakukan aksi sebetulnya,” kata Citra saat dihubungi, Minggu.
Aksi ini juga membentangkan spanduk berisi penolakan RKUHP. Ada enam spanduk yang dibentangkan peserta aksi sambil pawai mengelilingi Bundaran HI.
Aksi itu kemudian dibubarkan oleh kepolisian.
“Kepolisian dari Polsek Menteng itu membubarkan kami, memarahi massa aksi dan hampir merebut atau menyita spanduk kami,” kata Citra.
Akan tetapi, spanduk tersebut tidak jadi dirampas, meski sempat terjadi tarik menarik antara polisi dan massa aksi.
“Akhirnya tidak jadi diambil. Hampir dirampas lah,” ujar Citra.
Menanggapi insiden ini, Wamenkumham Eddy OS Hiariej menolak menanggapi aksi tersebut. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk segera mensahkan RKHUP, ia enggan menanggapi soal represi.
“Kalau itu saya kira saya enggak tanggapi soal itu ya. Saya tidak, tidak menanggapi soal represi ya,” ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Eddy menjelaskan, pada dasarnya, aksi unjuk rasa penolakan RKUHP adalah bagian dari demokrasi.
Sehingga, pihaknya akan tetap mendengarkan apa-apa saja yang masyarakat tidak setujui perihal RKUHP.
“Saya hanya menanggapi soal RKUHP diprotes dan itu bagian dari demokrasi,” ucapnya.
Kemudian, Eddy mempersilakan masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RKUHP.
Untuk draf RKUHP terbaru, Eddy menyebut masih disusun dan dirapihkan.
“Boleh, silakan ke MK. Siap, siap sangat siap,” imbuh Eddy.
Aksi tersebut merupakan pembuka sebagai bentuk protes terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan RKUHP, sebelum masa reses ketiga atau sebelum 16 Desember 2022.
Selain aksi bentang spanduk, aksi juga dilakukan dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area CFD terkait pasal berbahaya dari RKUHP.
Editor: Ivo Yasmiati
