Kalau memang ingin bersih-bersih, sebaiknya gandeng PPATK dan KPK untuk mengawasi uang jajarannya,
RUANGPOLITIK.COM — Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyarankan agar kapolri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu membuktikan komitmen dari ucapannya untuk bersih-bersih di institusi Polri.
“Kalau memang ingin bersih-bersih, sebaiknya gandeng PPATK dan KPK untuk mengawasi uang jajarannya,” kata dia pada Sabtu, 26 November 2022.
Baca:
demo-kpk-desak-usut-tuntas-kasus-formula-e-anies-diminta-tanggung-jawab/
Alasan Bambang menyarankan Polri menggandeng dua institusi negara tersebut adalah agar mengetahui aliran transaksi setiap perwira kepolisian. Menurut dia dengan mengetahui dari mana sumber kekayaan perwira kepolisian, maka akan mempermudah penelusuran pelanggaran setiap anggota Polri.
Bambang mencontohkan dari data yang ditemukan oleh PPATK soal perputaran uang judi yang mencapai Rp 150 triliun yang disebut-sebut menyeret perwira kepolisian. Ia berkata hal itu menjadi salah satu contoh mengapa pelibatan pihak ketiga dalam wacana bersih-bersih institusi menjadi penting.
PPATK kan sudah ada datanya. Nah tinggal komitmen langsung mengusut atau hanya lip service saja nantinya. Melibatkan pihak ketiga itu krusial agar ada pengawas Polri dari pihak eksternal,” ujar pegiat isu-isu militer dan kepolisian tersebut.
“Tidak hanya kasus Ferdy Sambo saja yang perlu diusut tuntas. Tapi kasus seperti Richard Mile, Ismail Bolong, Konsorsium 303 itu perlu diusut ke rekening mana saja uangnya singgah. Maka dari itu pihak ketiga perlu dilibatkan,” ujarnya.
Tak kalah penting juga, kata Bambang, untuk melakukan bersih-bersih di dalam kepolisian itu perlu integritas yang tinggi. Menurut dia integritas itu dibutuhkan agar saat dalam pengusutan terhadap suatu kasus nantinya tidak akan terjadi tebang pilih.
Editor: Syafri Ario, Hum
(Rupol)
