RUANGPOLITIK.COM — Isu politik identitas kembali mengemuka, terutama ketika stigma negatif ini ditujukan kepada sosok capres Anies Baswedan oleh lawan politiknya. Bahkan penggunaan politik identitas ini bermuara kepada perpecahan antar etnis.
Menanggapi berbagai kritikan tetang politik identitas ini, menurut pengamat politik Ujang Komarudin, dosen Universitas Al Azhar Indonesia saat dihubungi RuPol, Kamis (24/11) mengatakan politik identitas itu menjelaskan identitas suatu komunitas, etnis, agama, suku atau ras yang memiliki satu visi yang sama.
“Bukan suatu hal yang salah jika ada satu tokoh yang dianggap memiliki latar belakang yang sama baik itu agama, suku, ras atau budaya. Dan dianggap memiliki keterwakilan. Sehingga melahirkan suatu poros kekuatan,” ungkapnya.
Ujang melihat selama ini salah kaprah mengenai ‘politik identitas’ jika kemudian di politisir menjadi black campaign atau serangan ke kubu lawan.
“Yang masalah adalah ketika mempolitisir politik identitas, menggoreng-gorengnya dan dijadikan sebagai alat untuk menyerang. Persoalan menjadi rumit, ketika yang diperlebar adalah perbedaan. Perbedaan suku, ras, agama ini yang selalu dikembangkan menjadi isu demi kepentingan politik. Ini kesalahannya. Karena perbedaan itu bukan untuk diperlebar, tapi disatukan,” jelasnya.
Karena itu, menurut Ujang Komarudin ketika kita terbiasa melihat dan menghargai perbedaan sebagai suatu bentuk kesatuan. Maka identitas yang muncul dari berbagai suku, ras, agama, budaya tak lagi dianggap sebagai pemicu keterbelahan bangsa.
“Kita sudah memiliki dasar yang kuat yakni Pancasila. Dalam sila yang ada ini sudah mewakili nilai-nilai agama, persatuan, kesatuan. Jadi identitas bukan suatu hal yang keliru,” ulasnya.
Terkait dukungan umat muslim kepada Anies Baswedan dan sering dianggap sebagai simbol pemecah belah, ini dianggap langkah yang kurang bijak. Karena Anies dianggap mewakili satu identitas kelompok muslim, sama perihal dengan Ahok yang dikenali dengan identitas sebagai umat kristen. Sehingga ketika identitas yang sama muncul melahirkan suatu dukungan, ini bukan bertentangan dengan makna Pancasila.
“Misalnya ada kepala daerah beragama Hindu dan didukung oleh umat Hindu. Ini suatu hal yang wajar. Dan Indonesia adalah negara yang sangat moderat. Nilai-nilai religius dan budaya itu sudah termaktub dalam Pancasila, dan ini sudah final. Yang salah adalah politisasi dari lawan politik,” jelasnya.
Karena itu Ujang mengatakan jika relasi agama dan negara tidak untuk dipertentangkan. Karena negara sudah menjamin kebebasan setiap warga negara terkait agama dan kebudayaan yang diyakininya.
“Jadi suatu hal yang wajar jika Anies didukung oleh umat muslim. Karena Anies dianggap mewakili identitas umat muslim. Dan keterwakilan ini yang membuat dukungan dari umat muslim ke Anies semakin besar. Karena Islam memang menjadi mayoritas di Indonesia. Namun, jika ada yang non muslim mendukung Anies ini sah dan wajar. Karena memilih dan dipilih hak setiap warga negara,” pungkasnya. (IY)
Editor: Ivo Yasmiati
