Wacana reshuffle ini diduga terkait langkah Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres)
RUANGPOLITIK.COM –Rencana perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali mewacana. Presiden Jokowi sendiri mengakui jika rencana reshuffle selalu ada.
Hanya saja, Jokowi menegaskan dirinya belum memutuskan waktu untuk melakukan perombakan.
“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” tegas Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Atas wacana itu, PDIP pun mendukung rencana Jokowi mengevaluasi menteri terutama dari parpol yang tidak patuh.
Wacana reshuffle ini diduga terkait langkah Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Keputusan NasDem tersebut dianggap terlalu dini dari parpol koalisi di pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, menunjukkan NasDem menyatakan sudah siap diri berkontestasi di Pilpres 2024.
Terlebih, pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan menyebut partainya mengusung Anies karena dianggap sebagai antitesa (bertolak belakang) dengan Presiden Jokowi.
Akibat ucapannya tersebut, siang ini Zulfan Lindan dinonaktifkan oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan Presiden Jokowi sangat bagus.
“Yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus. Apalagi reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan permasalahan rakyat,” tukas Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Hasto berharap Pemilu 2024 mendatang, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Karena itu, kondisi di dalam kabinet pun harus baik. Hasto menegaskan Jokowi memiliki hak penuh mengevaluasi para menterinya.
“Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden. Sehingga Pak Jokowi dapat menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden,” papar Hasto.
Diketahui ada tiga kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Ketiganya adalah Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Johnny G Plate (Menkominfo).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
