RUANGPOLITIK.COM – Pidato Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, tentang amplop kiai terus menuai cercaan. Pernyataan Menteri Bappenas di acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan bekerja sama dengan KPK pertengahan Agustus lalu, dianggap menghina pondok pesantren dan merendahkan marwah kiai. .
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi menilai pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang menyebut amplop kiai sebagai bentuk money politic telah membuat kepercayaan pesantren ke PPP semakin berkurang.
“Karena PPP Ketum-nya itu dianggap orang yang tidak paham tentang bagaimana caranya menghormati dan menghargai pesantren, apalagi itu diomongkan di depan KPK,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat malam, (26/8).
Ia juga menilai bawa ilustrasi tersebut tidak pantas dan tidak layak disampaikan oleh Suharso, apalagi ia merupakan ketua umum partai berlambang Ka’bah dengan konstituen umat Islam.
Berita Terkait:
Forum Santri Banyumas Desak Suharso Mundur dari Ketum PPP
Desakan Mundur Menguat, Pengamat: Suharso Mundur Akan Dianggap Kalah
Waketum PPP: Jujur Saya Kaget Suharso Diminta Mundur
“Ilustrasi tersebut sangat tidak layak untuk seorang ketum partai politik khususnya yang berbasis Islam, itu berarti dia tidak memahami tradisi yang berkembang di masyarakat, bagaimana kita, masyarakat dan kiai itu ada simbiosis saling menghargai, saling memuliakan, itu tidak ada maksud sama sekali untuk sogok,” katanya menegaskan.
“Saya kira PPP harus introspeksi dan mereka harus minta maaf,” ujar Gus Fahrur.
Gus Fahrur mengatakan, bahwa menyamakan memberi sesuatu kepada kiai dengan politik uang tidaklah bisa dibenarkan. Sebab, menurut Gus Fahrur, kiai itu melayani dan menjadi rujukan masyarakat, maka tentu saja masyarakat sangat menghormati para kiai yang telah menghabiskan waktunya untuk melayani dan memberikan sesuatu kepada kiai hanyalah sekadar penghargaan.
“Memberikan sesuatu menjadi tradisi, menghormati guru seperti kita bertamu bawa oleh-oleh. Tidak bisa disebut money politic, karena mereka (para kiai) kan bukan penentu kebijakan,” jelasnya.
Dia menegaskan justru para politisi yang datang itulah yang mestinya mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan saat menjadi tamu.
Editor: Rikky A. D
RuPol
