RUANGPOLITIK.COM-Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan kekurangan biaya operasional haji 2022 tidak akan dibebankan kepada jemaah yang akan berangkat kloter pertama pada 4 Juni 2022 nanti.
“Kami sampaikan 1 rupiah pun tidak akan kita bebankan ke jemaah haji, jadi calon jemaah haji tidak perlu galau risau atau khawatir ada tagihan susulan tersebut,” kata Yandri, kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).
Lebih lanjut, Yandri menjelaskan, pihaknya menggelar rapat kembali pada hari ini dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membahas usul tambahan anggaran haji 2022.
Pada rapat kerja sebelumnya, Yaqut mengusulkan tambahan anggaran haji reguler dan khusus yang mencapai Rp1,5 triliun yang mana dibebankan pada nilai manfaat dan dana efisiensi haji.
Namun, DPR keberatan anggaran operasional dibebankan kepada jemaah, dengan mengambil nilai manfaat dan dana efisiensi yang merupakan dana umat yang dikelola oleh BPKH.
Berita Terkait:
Pastikan Operasional Haji, Tim Advance Kemenag Bertolak ke Jeddah
Bertolak ke Saudi, Menag Ingin Pastikan Layanan Jemaah Haji Sudah Siap
Asrama Haji Pondok Gede Siap Layani Jemaah
Kemenag dan Garuda Sepakat Terbangkan Jema’ah Haji dari 9 Embarkasi
Guna menutupi kekurangan anggaran operasional penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan akibat ketidakcermatan pemerintah menyusun anggaran.
DPR dan pemerintah akhirnya menggelar focus group discussion (FGD) untuk mencari solusi menutup kekurangan anggaran tersebut.
Dan dari FGD tersebut sudah ada titik temu dari kedua pihak, yang hasilnya akan disampaikan dalam rapat di DPR pada siang ini.
“Insyallah sudah ada semacam kesepakatan, tapi FGD tidak boleh ambil keputusan resmi dan akan kita bawa di rapat kerja jam 13.00 WIB, ini untuk memutusknan penambahan anggaran itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut menjelaskan, tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan untuk menaikan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan sistem paket layanan Masyair dengan besaran biaya per jemaah sebesar SAR5,656,87.
Sementara itu, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR pada 13 April 2022 hanya sebesar SAR1.531,02 per jemaah.
Sehingga, terjadi kekurangan sebesar SAR4.125,02 per jemaah, atau secara keseluruhan sebesar SAR380.516.587,42 atau setara dengan Rp1,46 triliun.
Sementara itu, untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU jumlah kekurangan anggaran sebesar SAR2.388.412,83 atau setara dengan Rp9,18 miliar.
Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya Technical Landing Jemaah Embarkasi Surabaya yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno Hatta.
Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp25,7 miliar.
Dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kurs sebesar Rp19,2 miliar, serta operasional haji khusus Rp9,32 miliar.
Total, usulan tambahan anggaran mencapai kurang lebih Rp1,5 triliun yang diusulkan dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji dan sekitar Rp9,1 miliar dibebankan kepada APBD untuk petugas haji daerah.
Yaqut mengklaim, pemerintah sudah mengantisipasi akan kemungkinan kenaikan anggaran tersebut. “Tapi kami juga tidak menduga kenaikannya sebesar ini. Dan ini juga kebijakan Saudi, jadi kita tidak bisa intervensi. Ini juga diberlakukan untuk negara di seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Kami akan sampaikan nanti detailnya,” ucapnya, dalam rapat kerja Senin (30/05/2022). (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
