RUANGPOLITIK.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu mengawasi dan mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
Keputusan Presiden Jokowi itu dikritik Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Pasalnya Menko Marves telah mengurusi banyak bidang dalam tugas kabinet.
Masinton menyayangkan jika semua bidang diurus oleh Menko Marves. Hal ini dinilainya tidak kredibel.
“Ha ha haaa.. Lu Lagi.. Lu Lagi. Makin gak kredibel #minyakgoreng,” ujar Masinton dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @Masinton pada Selasa (24/5/2022).
Berita Terkait:
Cibir Golkar, PPP dan PAN yang Sibuk Bangun Koalisi, Masinton PDIP: yang Urus Rakyat Siapa?
Masinton Sebut Mafia Minyak Goreng Sponsori Penundaan Pemilu, Elite PKB: Hoax, Hanya Cari Sensasi
Jokowi Tunjuk Luhut Binsar Panjaitan Urus Masalah Minyak Goreng di Jawa dan Bali
Menko Airlangga Sebut Ekspor Minyak Goreng akan Dibuka Kembali
Sebelumnya, Masinton Pasaribu sempat mengungkapkan bahwa isu kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor bahan baku minyak goreng adalah untuk membiayai kampanye penundaan Pemilu 2024.
Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024, sekaligus kampanye perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” katanya.
Sementara itu, senada dengan Masinton, Dosen Universitas Negeri Jakarta Ali Syarief berpendapat bahwa penunjukkan tugas pengawasan minyak goreng pada Luhut kurang tepat.
Menurut Ali Syarief penunjukkan tugas pengawasan minyak goreng kepada LBP cermin dari tata kelola pemerintahan yang buruk dari Presiden.
Hal ini, dalam sudut pandang good governance tidak bagus.
“Pendelegasian sejumlah tugas kepada LBP cermin dari tata kelola pemerintahan yang buruk dari Presiden. Dalam sudut pandang good governance tidak bagus,” ujar Ali syarief
Sementara itu, pihak Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi mengatakan bahwa berbagai kementerian dan lembaga teknis pun akan dilibatkan untuk mengawasi masalah minyak goreng.
Pihak yang terlibat mengawasi di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung. (MR)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
