RUANGPOLITIK.COM-Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan secara terbuka bersikap berbeda dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri terkait wacana penundaan pemilu 2024.
Ia menyebut, Presiden Jokowi akan terus menjawab penundaan pemilu secara normatif dengan dalih akan patuh dengan konstitusi.
“Jawaban normatif itu akan membuat ketidakpastian terkait penundaan pemilu 2024. Dengan begitu, masyarakat tidak mengetahui sikap Presiden yang sesungguhnya,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Rabu (16/03/2022).
Lebih lanjut, ia menyampaikan, masyarakat hanya bisa menduga-duga arah sikap Presiden Jokowi. Arah sikap itu hanya bisa dibaca dari sepak terjang para menteri dan partai polotik koalisinya.
“Kalau sebagian menterinya terus menyuarakan penundaan pemilu dan Jokowi tidak menegurnya, maka masyarakat akan mempertanyakan jawaban normatif yang disampaikan Presiden Jokowi,” ujarnya.
“Masyarakat juga akan mempertanyakan sikap Jokowi bila beberapa parpol koalisi terus menyuarakan penundaan pemilu namun tidak ada teguran dari presiden,” sambung Jamiluddin.
Berita Terkait:
Pengamat: Skemanya Bukan Tunda Pemilu 2024, Tapi Jokowi 3 Periode
LSI Denny JA Cibir Data Luhut, Mayoritas Pendukung Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024
PAN Dukung Penundaan Pemilu 2024 Meski Optimis Usulan Itu Gagal
Ketua DPR: Tidak Ada Alasan Penundaan Pemilu 2024
Oleh karena itu, lanjutnya Presiden Jokowi akan terus bersikap normatif. Sikap tersebut yang paling aman sehingga apa pun hasil penundaan pemilu tidak akan merusak reputasi Jokowi.
Untuk diketahui, akhir-akhir ini, isu penundaan pemilu kembali menguak. Dua ketua umum partai pendukung pemerintah dengan tegas mengusulkan penundaan Pemilu 2024, dengan alasan Indonesia belum pulih dari pandemi Covid-19. Satu ketua partai lainnya memberikan sinyal serupa.
Sikap Jokowi terhadap penundaan pemilus 2024 tak ada lagi kata penolakan. Bahkan, ia bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” kata Jokowi.
“Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tambahnya. (AFI)
Editor: Andre
(RuPol)
