RUANGPOLITIK.COM – DPRD Sumbar melakukan rapat dengar pendapat dengan tim Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM), diruang rapat paripurna lembaga tersebut, Senin (21/2/2022).
Kedatangan tim BP2DIM menyampaikan draft Undang-Undang (UU) Provinsi Minangkabau. Rombongan diterima Daswanto fraksi PAN, anggota komisi 1 dan Ismunadi Syofyan komisi III dari fraksi Gerindra.
Dua komisi ini siap membawa usulan ini agar dibahas khusus dan hasilnya disampaikan pada pencetus BP2DIM.
Pada kesempatan tersebut BP2DIM menghadirkan DR. Iramadi tim pembahas yang juga ahli melalui zoom, dan juga Datuak Sayuti mantan ketua LKAAM, juga ketua tema Prof Masri mansyur, juga tokoh agama dan adat lainnya.
Baca Juga:
Praktisi dan Akademisi Minang Bedah Visi Transformasi Erick Thohir, Malam Ini!
Mengenal Mulyadi Muslim, Calon Wawako Padang dari PKS
Dt. Sayuti dari BP2DIM mengatakan, tujuan mereka membantu kepanitiaan guna meringankan tugas negara untuk penyelesaian permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan menguatkan “identitas budaya” di Minangkabau.
Selain itu, juga mencegah pergeseran nilai budaya asli yang merupakan jati diri dan identitas masyarakat Minangkabau, bersifat kolektif ke arah individual sehingga menimbulkan banyak persoalan sosial, budaya.
Selain itu, penegakan hukum dalam Mencegah masyarakat Minangkabau semakin jauh dari kearifan lokal, dimana dapay berakibat makin menurunnya tingkat perekonomian dan kebahagiaan masyarakatnya.
“Kita juga Meneguhkan materilinialisme yg terbesar di dunia dan menegakkan Sistem Pemerintahan Nagari dg Tiga Tungku Sajarangan serta menciptakan kelestarian Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliah,” papar Dt. Sayuti.
Baca Juga:
Dua Putra Limapuluh Kota Bersaing Kursi Wakil Walikota Padang
Komisi II: Segera Lakukan Pemilihan Wakil Walikota Padang
Pernyataan tersebut juga diperkuat Buya Bagindo M. Leter, dimana Sumatera Barat merupakan daerah dimana tempat Indonesia diselamatkan, dengan adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan berdasarkan acuan daerah lain seperti DKI Jakarta, Papua, Aceh, Jogjakarta dan lainnya.
Daswanto yang memawakili pimpinan DPRD Sumbar mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan semua unsur pimpinan, baik komisi maupun fraksi-fraksi.
“Terimakasih para ninik-mamak, alim-ulama, Bundo kandung, dan cadiak pandai, yang sudah datang menyampaikan ini langsung kepada kami, dalam waktu dekat akan kita sampaikan pada pimpinan lain untuk dibahas,” tandas Daswanto.
Rombongan BP2DIM juga ada yang datang dari Jakarta langsung, maupun daerah lainnya, yang benar-benar menginginkan daerah Istimewa Provinsi Minangkabau bisa dijadikan undang-undang.*
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
