Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal DPP Partai Gerindra itu mengaku tidak menjadikan adanya informasi intelijen mengenai aktivitas partai politik yang dipegang Presiden Jokowi sebagai isu besar.
RUANGPOLITIK.COM – Partai Gerindra menyebut adanya kepemilikan data intelijen terkait aktivitas partai politik di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo sebagai hal wajar.
Bahkan, perolehan laporan atau informasi itu merupakan hak seorang presiden sebagai kepala negara.
“Saya rasa hal yang biasa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apapun itu. Apakah itu laporan ekonomi, laporan perkembangan sosial, perkembangan politik, saya rasa itu biasa saja. Di negara lain juga seorang presiden mendapatkan laporan dari badan intelijen,” kata Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono kepada wartawan, Minggu (17/9/2023).
Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal DPP Partai Gerindra itu mengaku tidak menjadikan adanya informasi intelijen mengenai aktivitas partai politik yang dipegang Presiden Jokowi sebagai isu besar.
Budi merasa laporan terkait perkembangan politik menjadi sebuah informasi yang penting bagi keberlangsungan negara.
Jokowi selaku kepala negara disebutnya mempunyai hak dan keperluan untuk mendapatkan informasi tersebut. Gerindra menilai laporan intelijen terkait pergerakan politik setiap partai, tidak menjadi tanda bahaya bagi demokrasi di Tanah Air.
“Saya tidak melihat ini (sebagai masalah). Kenapa? karena kita yakin Presiden Jokowi sesuai dengan fungsinya dan beliau pasti mengedepankan yang terbaik bagi bangsa ini,” ujar Budi menambahkan.
Pengakuan langsung Presiden Jokowi yang mengantongi informasi dan data terkait arah partai politik dari berbagai sumber intelijen disampaikan pada Sabtu (16/9/2023) lalu.
Tidak hanya informasi dari intelijen pribadi, laporan serupa didapatkannya dari Polri dan TNI.
Mantan wali kota Solo itu mengungkap hal tersebut dalam rapat kerja nasional relawan pendukung kepemimpinan Presiden Jokowi, atau Seknas Jokowi, di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023). Menurutnya beragam informasi seperti angka juga data survei dari intelijen, sepenuhnya menjadi milik presiden.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
