Moeldoko juga memastikan proses pemeriksaan terhadap dua menteri dan seorang mantan menteri Jokowi saat ini sama sekali tidak mengganggu proses pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada 2024.
RUANGPOLITIK.COM —Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim terseretnya nama-nama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam kasus pidana membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini tidak pernah mengintervensi proses hukum. Ia menegaskan Jokowi selalu menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
“Itu bukti bahwa Presiden tidak pernah intervensi kepada siapapun dalam proses hukum yang dihadapi para menteri. Jadi Presiden tidak pernah intervensi, diserahkan sepenuhnya proses hukum itu berjalan,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7).
Moeldoko juga memastikan proses pemeriksaan terhadap dua menteri dan seorang mantan menteri Jokowi saat ini sama sekali tidak mengganggu proses pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada 2024.
Ia menjelaskan selama ini tugas-tugas kementerian itu dikerjakan dan disinergikan antara menteri dengan para pekerja yang menduduki posisi direktorat jenderal (dirjen) di setiap kementerian/lembaga.
“Jadi beda antara bagaimana penentu kebijakan dan pekerjaan teknis yang dikerjakan para dirjen. Jadi bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sejumlah menteri Jokowi tersangkut masalah hukum. Terkini, mantan Menkominfo Johnny G Plate jadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo.
Lalu, Mentan Syahrul Yasin Limpo terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Berikutnya, ada nama Menpora Dito Ariotedjo yang ikut terseret dalam kasus korupsi BAKTI Kominfo. Dia diduga menerima uang senilai Rp 27 miliar dari dana proyek BTS BAKTI Kominfo pada November-Desember 2022 untuk meredam kasus ini.
Kejagung menyatakan dugaan penerimaan uang terhadap Dito itu diungkapkan salah satu tersangka yakni, Komisaris PT Solitchmedia Synergy Irwan Hermawan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
