Panji Gumilang dikabarkan melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai perempuan Ponpes Al Zaytun berinisial K pada 2021. Ia diperiksa atas dugaan kasus tersebut.
RUANGPOLITIK.COM —Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memberikan pernyataan mengenai kabar dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimipinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Dugaan tersebut masuk dalam investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Pusat.
Dugaan pelecehan seksual tersebut dikabarkan terjadi pada 2021. Kabar tersebut dikatakan oleh kuasa hukum pelapor, Djoemadi Anom.
Panji Gumilang dikabarkan melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai perempuan Ponpes Al Zaytun berinisial K pada 2021. Ia diperiksa atas dugaan kasus tersebut.
Menanggapi adanya dugaan kasus tersebut, Komnas Perempuan berujar jika tidak ada laporan yang masuk. Meskipun demikian, mereka tetap memantau media.
“Kami belum pernah menerima laporan, tetapi kami memantau media. Karena tidak hanya satu atau dua kekerasan seksual di dunia pendidikan,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin.
Disebutkan Mariana Amiruddin, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di pesantren. Bahkan, tempat tertutup seperti panti jompo dan panti asuhan juga berpeluang terjadi adanya pelecehan.
“Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di pesantren, tetapi juga di panti jompo dan panti asuhan. Semua itu harus melalui klarifikasi dulu,” ujar Mariana Amiruddin.
Ponpes Al Zaytun sedang menjadi sorotan karena sejumlah kontroversi Ada tiga masalah yang diinvestigasi oleh pemerintah.
Permasalahan pertama terkait dengan terjadinya tindak pidana. Mahfud MD memerintahkan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah penegakan hukum terhadap pimpinan ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
Permasalahan yang kedua, mengenai administrasi ponpes Al Zaytun sebagai lembaga, atau yayasan pendidikan Islam. Tindakan yang kedua akan berdampak kepada sekolah-sekolah lain yang berada di satu atap dengan Al Zaytun.
Sementara itu, yang ketiga mengenai ketertiban dan keamanan, serta situasi sosial di masyarakat. Disebutkan Mahfud MD, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, sesuai dengan lokasi berdirinya ponpes Al Zaytun.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
