RUANGPOLITIK.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan melaporkan saat ini ada 3,3 juta Ha lahan sawit yang berada di kawasan hutan yang tengah diupayakan penyelesainya melalui Undang Undang Cipta Kerja.
Luhut mengatakan melalui UU Cipta Kerja, lahan yang sudah terlanjur masuk dalam kawasan hutan bisa dilegalkan. Asalkan, mereka taat hukum dan membayar pajak sesuai aturan yang ada.
“Mau diapain lagi? jadi terpaksa (dilegalkan), masak mau kita copot? (sawit). Ya kan enggak bisa. Jadi kita putihkan, tapi dia taat hukum harus bayar pajak sesuai aturan,” jelas Luhut pada media, di Kantor Kemenko Marvest, Jumat (23/6).
Pemerintah menargetkan persoalan lahan sawit di kawasan hutan ini dapat rampung pada 2 November tahun ini. Hal ini sesuai dengan tenggat waktu yang ada pada UU Cipta Kerja.
Untuk itu pihaknya mendorong agar setiap pelaku usaha segera melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan mereka disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki.
Luhut mengatakan data perkebunan sawit ini nantinya akan dilakukan untuk berbaikan tata kelola sawit ke depanya. Menurutnya, perlu berbaikan dari hulu hingga hilir terkait carut marutnya industri sawit dalam negeri.
“Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat,” kata Luhut. (Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
