Menteri Kebudayaan Ukraina, Oleksandr Tkachenko, mengungkapkan melalui cuitan di Twitter bahwa adopsi RUU ini bertujuan untuk melindungi ruang budaya Ukraina dari “pengaruh Kremlin”.
RUANGPOLITIK.COM —Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menandatangani sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membatasi impor dan pendistribusian buku-buku dari Rusia dan Belarus, pada Jumat, 23 Juni 2023.
Melalui pesan di Telegram, Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa dia merasa penting untuk menerapkan aturan ini, yang juga melarang impor buku komersial yang dicetak di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.
Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa naskah RUU tersebut telah diajukan kepada lembaga-lembaga Uni Eropa untuk mendapatkan penilaian tambahan.
Hal ini dilakukan guna memastikan apakah ada ketentuan dalam larangan tersebut yang mungkin melanggar hak linguistik dan minoritas.
RUU tersebut diketahui telah diadopsi oleh parlemen Ukraina, yang juga dikenal sebagai Verkhovna Rada, pada 2022 lalu.
Menteri Kebudayaan Ukraina, Oleksandr Tkachenko, mengungkapkan melalui cuitan di Twitter bahwa adopsi RUU ini bertujuan untuk melindungi ruang budaya Ukraina dari “pengaruh Kremlin”.
Selain itu, dia berpendapat bahwa langkah Rancangan Undang-Undang ini akan memperkuat identitas budaya Ukraina dan menjaga keberlanjutan keanekaragaman linguistik dan keberagaman minoritas di negara tersebut.
Sebelumnya, setelah 3 bulan Rusia menginvasi Ukraina, pemerintahan Zelensky melarang semua impor barang berbau Moskow.
Dalam pengumuman tersebut, Menteri Ekonomi Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan bahwa Ukraina secara resmi menghentikan seluruh impor dari negara agresor tersebut.
“Hari ini, kami secara resmi mengumumkan penghentian sepenuhnya perdagangan barang dengan negara aggressor (Rusia),” tulisnya di halaman Facebook pribadinya.
Selain itu, Ukraina mendesak negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya dengan memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Moskow.
“Mulai sekarang, tidak akan ada lagi impor produk dari Federasi Rusia ke wilayah negara kami,” katanya.
Sebelum terjadinya konflik, Rusia merupakan salah satu mitra dagang utama Ukraina dengan nilai perdagangan tahunan sekra 6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp86,22 triliun.
Sejak dimulainya invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, perdagangan barang dan jasa antara kedua negara tetangga ini hampir tidak ada, dan pengumuman yang dibuat tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini sekarang menjadi hukum.
“Musuh kami (Rusia) ini tidak akan lagi menerima dana dari kami karena kami akan terus mengurangi segala potensi yang mereka miliki untuk membiayai perang,” kata Svyrydenko.
“Langkah ini dapat dijadikan contoh oleh mitra Barat kami dan mendorong mereka untuk menguatkan sanksi terhadap Rusia, termasuk embargo energi dan isolasi terhadap semua bank Rusia,” ujarnya.
Volodymyr Zelensky, telah beberapa kali mengajukan seruan kepada negara-negara Barat untuk memboikot ekspor minyak dan produk lainnya dari Rusia serta menghentikan seluruh ekspor ke Kremlin sebagai tindakan balasan atas invasi militer yang dilakukan oleh pemerintahan Vladimir Putin.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
