Sebelumnya beberapa waktu lalu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman sempat menuding adanya motif politik dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dibeberkannya transaksi mencurigakan di Kemenkeu Rp 349 triliun.
RUANGPOLITIK.COM —Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut penegakan hukum di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran.
Menurutnya, bentuk kemunduran itu terlihat saat pemerintah saat ini terkesan mengaduk-aduk atau mengintervensi lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman sempat menuding adanya motif politik dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dibeberkannya transaksi mencurigakan di Kemenkeu Rp 349 triliun.
Menurut Benny apakah laporan tersebut juga dilaporkan PPATK ke Presiden Jokowi.
Menurutnya omongan Mahfud tindakan Mahfud akan berdampak pada presiden dan sistem pemerintahan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
