RUANGPOLITIK.COM — Gerindra akan berkonsultasi kepada Jokowi dalam menentukan pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Hal itu aneh mengingat Gerindra sebagai partai politik yang seharusnya otonom dalam menentukan cawapres.
“Gerindra seharusnya tidak melakukan hal itu, apalagi kepada Joko Widodo sebagai presiden,” kata Jamiluddin di Jakarta, Kamis (8/6/23).
Presiden seharusnya tidak berurusan dengan calon presiden dan wakil presiden suatu partai. Sebab tugas dan fungsinya sama sekali tak terkait dengan capres dan cawapres.
Gerindra sadar atau tidak seolah sudah memperlakukan Jokowi sebagai raja. Sebagai partai meminta petunjuk kepada sang raja tentang berbagai hal yang akan dilakukannya.
“Hal itu tentunya sudah merendahkan harkat Gerindra sebagau partai politik. Gerindra seolah partai yang tak memiliki kemampuan untuk menetapkan cawapresnya,” paparnya.
Kemudian kata dia dapat menurunkan kepercayaan masyatakat terhadap Gerindra, khususnya Prabowo. Kesan tegas terhadap Prabowo bisa jadi akan sirna. Prabowo bisa saja di persepsi sosok yang lemah.
Jamiluddin menilai sikap Prabowo bisa berpengaruh terhadap pencapresan Prabowo. Masyarakat bisa saja menilai Prabowo bukan sosok yang mandiri dalam mengambil keputusan. Sebab, hanya memutuskan cawapres saja harus berkonsultasi dengan presiden.
“Masyarakat tentu khawatir kemandirian Prabowo dalam mengambil keputusan bila kelak jadi presiden. Padahal kemandirian presiden sangat diperlukan agar ia tidak terombang ambing dalam setiap mengambil keputusan,” kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
