Anggota Komisi II DPR RI itu menyinggung sistem Pemilu yang diduga diubah di tengah jalan sebagai salah satu langkah menjegal partai politik anggota Koalisi Perubahan.
RUANGPOLITIK.COM —Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny K Harman. Diketahui Benny menyinggung pemilihan umum atau Pemilu yang diklaim dicurangi penguasa.
Arsul Sani mempertanyakan penguasa mana yang dimaksud oleh Benny K Harman yang merupakan elite Partai Demokrat tersebut dalam cuitannya pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023 itu. Hingga kini, pukul 16.00 WIB cuitan Benny sudah dilihat lebih dari 80 ribu kali oleh warganet.
Menurut Benny, Koalisi Perubahan mendapat tantangan dari penguasa yang diklaim mencurangi proses Pemilu yang sedang berjalan. Kecurangan itu bahkan terjadi secara kasar.
“Kecurangan Pemilu oleh penguasa sekarang makin kasar dilakukan utk mematikan langkah koalisi pro perubahan,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menyinggung sistem Pemilu yang diduga diubah di tengah jalan sebagai salah satu langkah menjegal partai politik anggota Koalisi Perubahan.
“Di antaranya dengan mengubah sistem Pemilu di tengah jalan selain dengan memperlemah parpol2 koalisi yang dengan tegas dan lantang menyuarakan perubahan dengan mengusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai Capresnya,” katanya lagi.
Dalam pandangan Benny, mengalahkan lawan dalam negara berpaham demokrasi boleh dilakukan sepanjang tidak mematikan penantang utamanya.
“Merebut kekuasaan itu kan sah saja di negeri demokrasi, namun janganlah mematikan penantang utamanya apalagi atas nama menjaga kepentingan bangsa dan negara. #RakyatMonitor#,” tuturnya.
Kader PPP mempertanyakan penguasa yang dimaksud Benny
Arsul Sani menyebut seharusnya pernyataan Benny K Harman bisa lebih jelas lagi dalam menyebut “penguasa” di cuitannya. Hal itu disampaikannya lewat cuitan balasan yang diunggah hari ini, Rabu 7 Juni 2023.
“Yang Bro @BennyHarmanID sebut “penguasa” siapa? Yang jelas dong,” katanya lewat cuitan yang sudah dilihat lebih dari 200 kali oleh warganet tersebut hingga saat ini, pukul 16.10 WIB.
Wakil Ketua MPR RI sejak 2019 itu menyinggung Partai Demokrat yang mendukung sistem proporsional terbuka, sama dengan partai politik koalisi pemerintahan.
“Kalau soal sistem pemilu, posisi partai Bro kan sama dengan 8 parpol di @DPR_RI yang 5 parpol dari koalisi pemerintahan yang berkuasa & tetap ingin sistem proporsional terbuka. Masak penguasa ingin rugikan koalisinya sendiri?” ujarnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
