Menurut survey, kata Faldo, angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi lebih tinggi di periode kedua dari pada presiden sebelumnya.
RUANGPOLITIK.COM-Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyoroti kritik yang dilayangkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terhadap pemerintahan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kritik tersebut terkait pembangunan jalan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan demokrasi di tanah air.
Menurut survey, kata Faldo, angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi lebih tinggi di periode kedua dari pada presiden sebelumnya.
“Sekarang rakyat benar-benar merasakan kepuasan yang sangat tinggi dalam kinerja Jokowi, bahkan ada yang mengatakan menembus angka 82 persen,” ujar Faldo kepada awak media.
Faldo mengatakan monumen tertinggi dari seorang pejabat politik adalah approval rating. Meski demikian, ia tak ambil pusing jika pihak-pihak oposisi tak menerima angka kepuasan rakyat yang diambil dari berbagai survei itu.
“Ya, kalau tidak terima, ya tidak apa-apa juga, silahkan saja mengimani narasi-narasi karangannya,” tuturnya.
Dia menyebut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Bapak Survei Indonesia. Ia mengatakan jasa besar SBY adalah membuat orang Indonesia percaya kepada survei.
“Jasa besar SBY membuat orang yang tadinya percaya dukun, jadi percaya survei. Jadi, kalau konsisten dengan apa yang sudah dimulai ikhtiarnya oleh Pak SBY dan Pak JK, sebelum menuduh macam-macam (baca lah survei),” kaya dia.
“Meskipun banyak di antara kita tidak terlalu suka baca, tapi orang politik saya yakin semuanya suka baca survei,” lanjutnya.
Sebelumnya, Anies mengatakan pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lebih sedikit dibandingkan era SBY.
“Jalan nasional, provinsi, atau kabupaten terbangun 19 ribu KM di pemerintahan ini. Kalau saya bandingkan dengan pemerintahan zaman Pak SBY, jalan tak berbayar (sepanjang) 144 ribu KM atau 7,5 kali lipat,” ujar Anies.
Dalam kesempatan yang sama, JK juga mengritik pembangunan jalan pada era Jokowi yang rusak di beberapa kota, seperti Lampung, Jambi, hingga Makassar.
Ia memandang Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol yang dipersepsikan hanya untuk orang-orang yang memiliki uang. Menurutnya, hal itu merupakan ketidakadilan untuk rakyat.
“170 ribu KM jalan di Indonesia rusak, itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat. Itu ketidakadilan untuk rakyat,” kata Jusuf Kalla.
Kemudian, AHY menyoroti soal sistem penegakan hukum di Indonesia yang merosot tajam. Ia menilai hukum di Indonesia tumpul ke kawan, tajam ke lawan.
“Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan,” ujar AHY.
Anak sulung SBY itu menilai kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Ia mengibaratkan kondisi rakyat saat ini seperti berada di jurang yang akan jatuh dalam waktu dekat.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
