Selain itu, dia berharap keputusan ini tidak akan berubah lagi, sehingga partai lainnya seperti PAN dan PPP dapat ikut bergabung
RUANGPOLITIK.COM —Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Partai Golkar sudah pasti akan bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Namun, menurutnya, pembahasan mengenai calon presiden belum dibicarakan dalam bergabungnya Golkar ke dalam koalisi tersebut.
Muhaimin berpendapat bahwa pembahasan mengenai calon presiden sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. Ia menyatakan pencalonan presiden akan diusung apabila koalisi besar ini sudah resmi diumumkan dan terbentuk.
“Ya nantilah tentu jangan dipatahkan sekarang lah ya. Yang penting (Golkar) gabung dulu makannya kita harus pelan-pelan, supaya nanti mencocokan frekuensi, minat, kemauan di antara teman koalisi,” ujar Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar di Kantor DPP, PKB pada Selasa, 18 April 2023.
Selain itu, dia berharap keputusan ini tidak akan berubah lagi, sehingga partai lainnya seperti PAN dan PPP dapat ikut bergabung.
Cak Imin menambahkan dengan bergabungnya Golkar ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bakal memperkuat KKIR menatap Pemilu 2024 mendatang.
“Kami berharap koalisi ini semakin memperkuat koalisi PKB-Gerindra,” katanya.
Cak Imin menyebut telah melakukan pertemuan intensif dengan 5 partai politik (parpol) yang berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun KKIR.
Lebih spesifik, KIB terdiri dari 3 parpol yakni PAN, PPP dan Golkar. Adapun KKIR beranggotakan PKB dan Gerindra.
Terakhir, Ketum PKB tersebut menegaskan pertemuan itu hanya dihadiri 5 parpol dari KKIR dan KIB tanpa adanya PDI-Perjuangan.
Soal pertemuan tersebut, Cak Imin enggan untuk berkomentar lebih lanjut. Kendati demikian, pertemuan ini membahas terkait pematangan koalisi gemuk dan antisipasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu 2024.
Sebelumnya, pada awal April lalu, Presiden Jokowi berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dengan koalisi yang besar jelang pemilu 2024 demi kebaikan rakyat Indonesia.
“Saya hanya bilang cocok berkoalisi, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan kembali,” kata Jokowi.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
