RUANGPOLITIK.COM — Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini.
“Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (9/4/2023).
Bahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rival Jokowi di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif.
“Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis itu satu inisiatif yang tepat, setelah terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang,” katanya.
Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019.
“Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi,” ujar Fahri.
Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan.
Namun setelah direvisi, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, akhirnya semua partai mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat.
“Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ,” katanya.
Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa.
“Nah sekarang ini Covid-19 sudah selesai, tetapi kan krisis politik dunia masih ada. Ada Perang Rusia-Ukraina, ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi lagi-lagi sedikit banyak jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya,” jelas Fahri.
Menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi.
“Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Murdiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?” pungkasnya.
Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pemilu 2024.
“Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung,” jelasnya.
Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah.
“Kalau oposisi mau menyerang, silahkan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top,” tegasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
