Menurut kantor kepresidenan negara ini, undang-undang baru itu sejatinya adalah bagian dari reformasi hukum pidana yang bertujuan guna memperkuat perjuangan nasionalisme Belarus dalam konteks memerangi kejahatan teroris dan orientasi anti-negara
RUANGPOLITIK.COM —Presiden Belarus, Alexander Lukashenko mengesahkan undang-undang yang membolehkan vonis mati kepada para pejabat dan personel militer yang didakwa berkhianat di negara itu, Kamis, 9 Maret 2023.
Dalam undang-undang tersebut, eksekusi dilakukan dengan sekali tembakan di bagian belakang kepala.
Belarus yang merupakan sekutu Rusia itu, menjadi satu-satunya negara di Eropa yang masih menerapkan hukuman vonis mati. Vonis mati juga sudah diterapkan Belarus untuk kasus-kasus seperti tindakan terorisme dan pembunuhan.
Menurut kantor kepresidenan negara ini, undang-undang baru itu sejatinya adalah bagian dari reformasi hukum pidana yang bertujuan guna memperkuat perjuangan nasionalisme Belarus dalam konteks memerangi kejahatan teroris dan orientasi anti-negara.
Terkait perubahan lainnya yang disetujui Presiden Lukashenko ialah siapa pun yang terbukti bersalah secara hukum dengan mengkhianati angkatan militer Belarus terancam masuk penjara.
Sebelumnya, Rusia juga mengesahkan undang-undang serupa usai melakukan invasi ke negara tetangga, Ukraina lebih dari setahun silam.
Belarus tidak mengirimkan pasukan militernya untuk membantu Moskow menginvasi Ukrania, tapi mengizinkan Rusia menggunakan teritorialnya sebagai markas operasi militer Rusia, pada Februari 2022.
Sejak itu pesawat nirawak dan kapal perang milik Rusia memanfaatkan wilayah Belarus untuk melancarkan serangan ke Ukraina.
Sebagai catatan, pada medio 1990-an Parlemen Belarus telah menyelenggarakan plebisit (pemungutan suara umum di sebuah daerah) untuk tetap mempertahankan vonis hukuman mati. Saat itu, diketahui lebih dari 80 persen warga negara Belarus memilih opsi hukuman mati dimasukan dalam undang-undang.
Terkait soal hukuman mati yang yang menjadi undang-undang negara, saat ini ada beberapa negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman tersebut di antaranya Korea Utara, Myanmar, Iran, China, dan Laos.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
