RUANGPOLITIK.COM— Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons isu reshuffle kabinet di Rabu Pon atau 1 Februari 2023 yang belakangan menjadi perbincangan. Said menyebut Rabu Pon yang dimaksud hanya berdasar dari rekam jejak penentuan pergantian menteri sebelumnya.
“Begini, Pak Sekjen PDIP juga menyampaikan bahwa kebiasaan beliau, Bapak Presiden kita, itu kalau melantik dan sebagainya biasanya di hari Rabu Pon dan itu sesuatu yang biasa,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Said mengatakan pergantian menteri merupakan ranah presiden. PDIP, kata dia, tak mencampuri apalagi mendikte keputusan Jokowi.
“Bapak presiden sendiri yang mengumumkan bahwa akan ada reshuffle, ya monggo siapapun. Bagi kami, kami tidak punya potensi kalau Bapak Presiden mau reshuffle si A, reshuffle si B, kami tidak dalam posisi itu,” tutur Said.
“Karena kalau kami kemudian masuk, (sarankan) partai A, partai B, partai C itu mendikte Bapak Presiden. Kami tidak akan melakukan itu,” sambungnya.
Menurutnya terkait menteri yang berpotensi direshuffle hanya pandangan masing-masing pihak. Ia menyebut keputusan tetaplah di presiden ingin mengganti atau mempertahankan.
“Kalau bapak presiden menilai timnya kompak, solid, masih bagus, ya pasti dipertahankan. Kalau ada yang tidak kompak, kinerjanya menurun, boleh jadi akan diganti oleh Bapak Presiden. Memang semua ini kewenagan Bapak Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi kembali bicara soal isu reshuffle kabinet yang terus menguat. Jokowi merespons soal tradisi mengumumkan hal penting pada Rabu Pon.
“Hm? Masa? ha-ha-ha,” kata Jokowi saat ditanyai isu reshuffle usai kegiatan pembukaan KTT ASEAN 2023 di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).
Jokowi lalu ditanya apakah akan ada ‘kejutan’ di momen Rabu Pon mendatang. Namun Jokowi meminta seluruh pihak menunggu.
“Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu aja,” jawab Jokowi.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
