Bila pengajuan JR diterima oleh MK dan PT diputuskan turun, otomatis peran Jokowi sebagai penghulu politik menjodohkan partai-partai politik akan berkurang.
RUANGPOLITIK.COM — Presiden Joko Widodo bisa menjadi king maker dalam Pemilu 2024 bila mampu memenuhi tiga prasyarat mendasar.
Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan ketiga prasyarat itu yakni mampu menjaga approval rating di mata publik, tidak ada kandidat calon presiden (capres) yang dominan, dan tak adanya pengajuan judicial review (JR) terhadap presidential threshold yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dilihat dari koalisi pendukung pemerintahan saat ini tak ada beda dengan sebelumnya. Menumpuk parpol pendukung. Bedanya, di era presiden sebelumnya, parpol pendukung mendikte presiden. Sekarang Jokowi yang mendikte parpol. Parpol tunduk apa kata presiden, kecuali soal perpanjangan masa jabatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Tiga prasyarat menjadi king maker itu menurut Burhanuddin, sejauh ini Jokowi mampu menjaga approval ratingnya di angka yang tingi. Namun angka itu bisa saja turun pada 2023 seiring bayang-bayang resesi ekonomi.
Bila Jokowi gagal memitigasi dampai ekonomi global, approval rating-nya bisa kembali turun. Sehingga sangat penting bagi Jokowi untuk mampu membawa Indonesia melewati ancaman resesi global.
Tidak hanya di sektor ekonomi, approval rating Jokowi akan dipengaruhi ada atau tidaknya capres 2024 yang dominan pada 2023. Sebab bila muncul figur capres dominan, kontrol Jokowi di bidang itu akan mengalami penurunan.
Sebab kandidat capres yang dominan merasa bisa menang tanpa harus mendapatkan restu dari Jokowi. Aspek lain yang akan mempengaruhi posisi Jokowi sebagai king maker yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengajuan JR terhadap presidential threshold (PT). Beberapa waktu terakhir sudah ada puluhan pengajuan JR yang ditolak MK.
“Bila pengajuan JR diterima oleh MK dan PT diputuskan turun, otomatis peran Jokowi sebagai penghulu politik menjodohkan partai-partai politik akan berkurang. Bila JR ditolak MK, dan PT masih tinggi, Jokowi masih akan menentukan. Karena hanya PDIP yang bisa mengusung paslon sendiri. Parpol lain harus berkoalisi,” terangnya.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin menjelaskan sejauh ini belum ada figur atau kandidat capres 2024 yang cukup dominan.
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
