RUANGPOLITIK.COM — Peta politik jelang Pemilihan Presiden 2024 kian memanas, masing-masing partai tengah mempersiapkan kandidat pilihan untuk membangun koalisi dan merapatkan barisan. Namun semua masih fokus pada hasil survey siapa yang lebih populer dikalangan pemilih. Menyikapi hal ini Dedi Kurnia Syah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) saat dikonfirmasi wartawan Sabtu (15/10) mengatakan calon Presiden mendatang harus memiliki dua komitmen.
“Pemimpin ke depan harus tokoh yang punya dua komitmen itu, mapan dalam tata kelola pemerintahan, dan mampu menjadi penengah konflik politik publik. Dua hal menjadi pekerjaan besar,” ucap Dedi Kurnia Syah.
Karena itu, ia menilai selama pemerintah Presiden Joko Widodo dianggap kurang memuaskan. Dedi menyebutkan ada dua point utama bentuk kegagalan itu yakni pertama : komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, ini mencakup upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum hingga tata kelola birokrasi. Kedua, konsolidasi publik, di mana 8 tahun terakhir ini masyarakat terbelah pada sentimen politik.
“Situasi saat ini membutuhkan tokoh yang sama sekali baru, belum pernah terlibat kontestasi politik nasional, lebih lagi jika nemungkinkan tokoh yang tidak terlalu lemah pada partai politik, atau sekalian saja penguasa dari partai politik. Agar keputusannya dapat dilihat sebagai keputusan kepemimpinan, bukan keputusan partai,” tegas Direktur IPO ini.
Menilik kepada persaingan Pemilu pada 2019 yang mengawal ketat perolehan suara Prabowo versus Jokowi. Menimbulkan dinamika konflik saling serang di media sosial dan masyarakat terpecah belah. Saat ini masing-masing partai lebih fokus membangun koalisi dan memilih figur populer, dan kurang mengedepankan pada persoalan bangsa yang harus diselesaikan. (ivo)
