RUANGPOLITIK.COM –PDIP siap menghadapi Pilpres 2024 dengan kemungkinan dua atau lebih pasangan capres. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Hasto Kristiyanto.
Hasto menyebutkan, dalam situasi ketika pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian global, maka Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres 2024 yang demokratis, cepat, kredibel, dan memastikan hanya satu putaran.
Padangan tersebut kata dia, bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon. Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan 2 atau 3 paslon.
“Sekiranya 3 paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Terkait pendapat bila hanya 2 pasangan akan dapat berpotensi menimbulkan politik identitas ia justru merasa aneh. “Politik Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik itu membangun peradaban,” ujarnya.
“Jangan dibawa mundur. Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakanlah cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban,” imbuhnya.
Dalam menghadapi Pilpres 2024, mau beberapa calon, PDIP kata Hasto akan tetap mengalir saja.
Berita Terkait:
PDIP : Mau Pilpres 2024 Hanya Diikuti 2 Paslon, Cukup Satu Putaran…
Jadwal Safari Politik PDIP Gerindra-PKB dan KIB, Tak Ada Demokrat-PKS
Megawati: Kader Tak Siap Menangkan PDIP Silakan Mundur
Survei Terbaru Parpol, PDIP dan Gerindra Bersaing di Posisi Teratas
“Dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya. Kita baru mengalami pandemi dampaknya sangat dasyat dalam kehidupan kita,” tuturnya.
“Pemulihan ekonomi belum begitu bagus, persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan kemudian kemarin krisis di Taiwan, kemudian persoalan di Timur Tengah harus menjadi perhatian kita,” jelas Hasto.
Menurutnya, demokrasi politik harus dapat membangun peradaban. Politik kata dia harus mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu. “Pemilu itu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat.
Pemilu bukan ajang memecah belah. Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas Pemilu,” tutup Hasto.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
