RUANGPOLITIK.COM-Proyek pengecatan dome Gedung Nusantara alias Gedung Kura-Kura sebesar Rp4,5 miliar untuk pengecatan menuai kritikan. Proyek tersebut dinilai tidak tepat guna.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk segera mengaudit internal guna memperbaiki proses pengadaan yang tidak tepat guna.
Menurutnya, permasalahan pengadaan di DPR ini merupakan masalah klasik yang terus berulang. Dia justru berharap Puan Maharani dapat melakukan perubahan signifikan di masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPR RI.
“Saya kira, masyarakat menunggu ide dan langkah reformasi Ibu Puan untuk membenahi DPR,” ujar Ray Rangkuti, Jumat (20/5/2022).
Alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai Puan seharusnya bisa dengan tegas menindak pengauditan pengadaan yang saat ini sedang marak dibicarakan publik. Menurutnya, permasalahan pengadaan gorden hingga pengecatan gedung DPR masih mengundang kontroversi yang tak berkesudahan.
Berita Terkait:
Sekjen DPR Jelaskan Pengecatan Dome Gedung Kura-Kura Rp4,56 M
Pengadaan Gorden Rumah Jabatan DPR RI Rp 43,5 M Dibatalkan!
Masinton Pasaribu: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Dihentikan
Soal Proyek Kontroversial Gorden Rp48 M, Pengamat: Kualitas Puan Diuji
“Kontroversi pengadaan gorden DPR belum juga terjawab sepenuhnya. Rencana audit pengadaan tersebut, sampai sekarang, belum juga jelas nasibnya. Saya berharap Ibu Puan sebagai ketua DPR memberi perhatian yang cukup dengan masalah ini,” katanya.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Puan Maharani segera melakukan moratorium pengadaan. Sebelum pengauditan berjalan, sebaiknya DPR jangan sesumbar terlebih dahulu hendak melakukan pengadaan yang lainnya. “Maka sudah semestinya dalam masa menunggu hasil audit tersebut harus ada moratorium segala bentuk pengadaan di gedung DPR.
Audit belum dilakukan tapi pengadaan berjalan terus. Padahal, tidak ada kedaruratan dalam pengadaan tersebut. Pengecetan gedung bundar DPR bukanlah sesuatu yang urgent dan prinsipil,” ucap Ray. Diketahui sebelumnya, pengecatan dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen memiliki alokasi anggaran Rp4,560 miliar.
Proses lelang tersebut diklaim telah sesuai prosedur dan bertujuan untuk menyambut serangkaian acara kenegaraan yang bakal digelar pada Agustus-Oktober 2022. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan tender pengecatan atau waterproofing terhadap dome Gedung Nusantara sejumlah komponen perlu dilakukan karena telah banyak yang rusak sejak terakhir diperbaiki pada 2015.
Perbaikan dan waterproofing dilakukan untuk mempersiapkan HUT RI Agustus dan G20. “Kita melakukan kembali waterproofing untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah, Presiden. Kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan G20 yang dihadiri 20 kepala Parlemen dunia plus undangan 20 kepala Parlemen dunia sekitar 40 ketua Parlemen Dunia pada 5-6 Oktober,” ujar Indra, Rabu (18/5/2022). (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
