Sebab, lanjut Karta, Prabowo sangat ketergantungan dengan pamor Presiden Joko Widodo, sehingga memaksakan diri menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya.
RUANGPOLITIK.COM – Sejak Kamis kemarin (19/10), KPU RI sudah membuka pendaftaran capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Namun sayangnya, bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto hingga saat ini belum ada tanda-tanda bakal memilih siapa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya.
Sedangkan dua nama capres lain yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah mengumumkan bakal cawapresnya masing-masing.
Ganjar menggandeng Mahfud MD, sementara Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
“Saya dulu pernah pernah menyarankan Gerindra agar Prabowo menarik Mahfud MD, tapi nggak direspons,” kata pemerhati politik dan hukum Muara Karta kepada media, Jumat (20/10).
Sebab, lanjut Karta, Prabowo sangat ketergantungan dengan pamor Presiden Joko Widodo, sehingga memaksakan diri menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya.
“Caranya ya dengan bermain-main dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang dipimpin pamannya Gibran, Anwar Usman. Ini jelas merusak konstelasi politik nasional,” kata Karta yang merupakan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).
Karta menilai nasib politik Prabowo sekarang ini mirip film Warkop DKI berjudul Maju Kena Mundur Kena.
Pasalnya, menurut Karta, rasa simpatik rakyat ke Gibran langsung merosot tajam pasca putusan MK kemarin.
“Tetapi sudah terlanjur, bila Gibran masuk atau tidak masuk cawapres, ini menjadi rusak untuk mencari simpatik rakyat. Maju kena mundur kena,” kata Karta.
Oleh karena itulah, sambung Karta, diperlukan strategi cerdas untuk menaikkan elektabilitas Prabowo dan Gibran.
“Prabowo dan Gibran mesti benar-benar turun merangkul rakyat di lapangan. Karena modal senyum-senyum saja sudah nggak laku,” demikian Karta.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
