Permintaan secara resmi selanjutnya berupa surat dalam secarik kertas yang ditulis tangan oleh Anies sendiri lengkap dengan tanda tangan ditujukan ke Ketum Partai Demokrat AHY soal cawapres.
RUANGPOLITIK.COM – Partai Demokrat membeberkan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan sebenarnya telah meminta dan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presidennya di Pemilihan Presiden 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Anies menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 untuk menyampaikan keinginannya itu.
Permintaan secara resmi selanjutnya berupa surat dalam secarik kertas yang ditulis tangan oleh Anies sendiri lengkap dengan tanda tangan ditujukan ke Ketum Partai Demokrat AHY soal cawapres.
Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh dua orang.
“Bahkan, capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya,” ungkap Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2023).
Berikut isi surat tersebut:
Mas AHY yth.
Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam keberkahannya.
Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan, agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024.
Teriring salam hormat. Anies Baswedan (tanda tangan).
Adapun alasan Anies memilih AHY sebagai pendampingnya karena putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dinilai memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP.
Anies juga menganggap AHY memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meski ketika itu Demokrat terancam diambil alih Moeldoko melalui peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
“Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” kata Teuku.
Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.
Teuku membeberkan alasan urungnya dilaksanakan deklarasi diduga kuat karena Anies patuh kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
“Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” bebernya.
Tim 8 kemudian sepakat bahwa waktu deklarasi menjadi hal yang esensial. Lalu, waktu deklarasi telah dikomunikasikan kepada para elite KPP.
Teuku menjelaskan komunikasi terkait waktu deklarasi kepada Ketua Umum Partai NasDem dilakukan pada Kamis, 24 Agustus 2023; kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat, 25 Agustus 2023; dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS pada Sabtu, 26 Agustus 2023.
“Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi,” paparnya.
Lebih jauh Teuku Riefky Harsya menuturkan, pada pertemuan Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.
Anies dan Tim 8 berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi.
“Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, enam hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya,” katanya.
Namun, di tengah finalisasi partai koalisi itu, Teuku mengatakan terjadi perubahan fundamental yang mengejutkan, yakni adanya kesepakatan yang dinilai diputus secara sepihak terkait kerja sama NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Sementara itu, Anies belum memberikan jawabannya terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampinginya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
