Idrus yang juga mantan koruptor kasus proyek PLTU Riau-1 ini berharap para kader partai Golkar harus menyadari ada kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.
RUANGPOLITIK.COM —Gonjang ganjing di internal Partai Golkar memasuki babak baru. Kali ini, bekas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham turut menyuarakan desakan agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar.
Idrus muncul bersama sejumlah politisi Golkar yang mengatasnamakan Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Golkar saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7) kemarin.
Idrus yang juga mantan koruptor kasus proyek PLTU Riau-1 ini berharap para kader partai Golkar harus menyadari ada kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.
Salah satunya lantaran Airlangga sempat diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah beberapa waktu lalu.
Idrus lantas meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar tak takut untuk mengganti Airlangga.
“Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum,” ujar Idrus.
Idrus lantas mengusulkan membuat langkah untuk membebaskan partai dari hal-hal yang memberatkan seperti kasus-kasus yang diduga melibatkan Airlangga.
Ia mengingatkan kepada para kader Golkar untuk tak takut dipecat jika memiliki dasarnya ideologi dan konsep.
“Kita tidak perlu takut dipecat. Kenapa susah-susah? Ini kan persoalan, ini. Kan, kasihan Golkar kalau DPD I dan II ada semacam informasi yang tidak benar,” ucapnya.
Usulan Idrus untuk mengganti Airlangga itu tak mendapat respons baik dari pengurus daerah. Penolakan salah satunya datang dari Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Ace Hasan Syadzily.
Ace menegaskan pengurus daerah Golkar masih solid berada di bawah komando kepemimpinan Airlangga .
Ia menegaskan tak ada kondisi genting sehingga Golkar harus melakukan Munaslub. Ia mengklaim kondisi Golkar baik-baik saja.
“Karena apa yang harus kita lakukan bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto. Jadi tidak ada alasan buat kita dorong Munaslub,” kata Ace di kediaman Airlangga di kawasan Jakarta Selatan, kemarin.
Golkar belakangan ini sedang dilanda prahara ada sejumlah kader senior mendorong pergantian Airlangga dari kursi ketua umum melalui Munaslub.
Salah satu pertimbangannya yakni elektabilitas Airlangga yang rendah. Selain itu, Airlangga juga dinilai tak mampu menggenjot suara Golkar menjelang Pemilu 2024.
Nama-nama calon pengganti muncul, antara lain Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Namun, Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada Munaslub yang akan digelar partainya.
“Golkar tidak ada Munaslub,” kata Airlangga di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).
Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, Munaslub bisa digelar sebagai forum pergantian Ketua Umum. Namun, Munaslub bisa diselenggarakan dengan syarat partai Golkar dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Munaslub juga dapat diselenggarakan apabila diminta atau mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Partai (DPD) Provinsi.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
