Setiap jam kerja ataupun pulang, terpantau kemacetan di sejumlah titik. Oleh karena itu, pemerintah setempat pada saat ini sedang berupaya mengatasinya.
RUANGPOLITIK.COM —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat ini sedang memutar otak untuk mengurai kemacetan di Kota Metropolitan tersebut.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyebutkan jika WFH (work from home) merupakan langkah tepat untuk permasalahan tersebut.
Kemacetan di Jakarta bukan merupakan masalah baru yang terjadi di Ibu Kota Indonesia itu. Permasalahan tersebut telah lama terjadi dan hingga kini belum ada solusi yang benar-benar efektif untuk mengatasinya.
Setiap jam kerja ataupun pulang, terpantau kemacetan di sejumlah titik. Oleh karena itu, pemerintah setempat pada saat ini sedang berupaya mengatasinya.
“Pemberlakuan WFH yang pernah diterapkan pada era pandemi terbukti mampu mengatasi kemacetan,” kata August Hamonangan.
August Hamonangan menilai bahwa pemberlakuan WFH tersebut juga memberikan dampak ke kualitas udara di Jakarta. Pada saat ini, kualitas udara di kota sibuk tersebut masuk dalam kategori buruk.
“WFH juga berpengaruh kepada kualitas udara di Jakarta. Dengan WFH, ada peningkatan kualitas udara di Jakarta,” ujar August Hamonangan.
Selain penerapan WFH, August Hamonangan juga menyoroti hal lain yaitu fasilitas transportasi umum. Apabila pelayanan untuk publik tersebut dibenahi, ia meyakini masyarakat akan beralih ke transportasi umum.
“Fasilitas transportasi umum di Jakarta harus dibenahi. Dengan perbaikan tersebut, saya yakin perlahan warga akan meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi umum,” ucap August Hamonangan.
ASN Dilarang Pakai Kendaraan Pribadi
Di sisi lain, legislator DKI Jakarta, Gembong Warsono mengusulkan agar pada ASN (Aparatur Sipil Negara) meninggalkan kendaraan pribadi. Usulan tersebut diberikan karena kemacetan yang terjadi di Ibu Kota Indonesia itu.
“Kalau saya cenderung kepada ASN ini ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Kalau untuk pengaturan jam kerja di lingkungan ASN kurang efektif dalam mengatasi persoalan kemacetan,” kata Gembong Warsono.
Dialihkannya ASN untuk menggunakan transportasi umum ditujukan juga agar ditiru masyarakat. Bagi Gembong Warsono apabila abdi negara tersebut konsisten menggunakan kendaraan umum, ia menilai masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadi mereka.
“Meskipun demikian, fasilitas di setiap transportasi umum harus layak digunakan agar masyarakat bisa nyaman dan aman,” ujar Gembong Warsono.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)