RUANGPOLITIK.COM-Diusulkan agar dibentuk undang-undang koalisi. Sehingga nanti membangun koalisi berdasarkan kesamaan ide, bukan jumlah suara atau ambang batas
“Kalau saya soal itu, ide saya adalah membentuk undang-undang koalisi Jadi koalisi dalam presidentialism multipartai itu, menurut saya ya, kan itu dikritik oleh ahli-ahli,” kata Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah saat diskusi Adu Perspektif dan Total Politik, Rabu (12/7/2023).
Fahri mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Dasar atau UUD, koalisi bisa dilakukan lebih awal. Namun, Fahri memberikan catatan, koalisi tersebut dibangun berdasarkan ide.
“Tapi menurut saya jawabannya adalah undang-undang koalisi. Pengaturan tentang koalisi yang disebut oleh Undang-Undang Dasar kalau kita belum mengubah Undang-Undang Dasar itu harus diwajibkan lebih dini,” ujarnya.
Menurut Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini, kesamaan ide tersebut bisa dilakukan melalui identifikasi. Koalisi kesamaan ide menurutnya dapat meminimalisir ambang batas atau tiket pilpres.
“Sehingga pergumulan antara partai politik itu bukan berbasis pada jumlah tiket, tapi berbasis kesamaan ide yang dari awal itu dikelola. Nah itu yang harusnya disebut di dalam koalisi,” tuturnya.
Fahri mencontohkan partai-partai yang saat ini eksis sesungguhnya memilik akar dari Golkar, PPP, dan PDIP. Di sisi lain, Fahri enggan menggunakan cara-cara lama untuk menyederhanakan koalisi.
“Ini kalau diikat oleh undang-undang koalisi akan terjadi penyederhanaan secara lebih natural. Dari pada kita paksa seperti zaman Orde Baru,” imbuhnya.
EDITOR: Adi Kurniawan
(RuPol)
