RUANGPOLITIK.COM — Koalisi besar merupakan gabungan partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo. Saat ini sudah ada lima partai yang menginisiasi yaitu Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP partai pemerintah yang belum membentuk dan bergabung dengan koalisi manapun.
PDI Perjuangan memastikan tidak akan memberikan syarat calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah. PDIP menginginkan ada pertemuan lebih dahulu dengan lima pimpinan partai politik koalisi besar.
“Enggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat. Kami tidak seperti itu,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
PDIP menginginkan ada pertemuan bersama untuk membahas rencana koalisi. Salah satu yang perlu dibahas adalah kelanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda,” ujar Said.
Menanggapi hal ini, Golkar mengingatkan PDI Perjuangan ada aturan main bila ingin bergabung ke dalam koalisi besar yang digagas partai pro pemerintah. Meski prinsipnya Partai Golkar terbuka dengan kehadiran PDIP, namun aturan main harus diikuti.
“Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Ace mengatakan koalisi besar ada karena atas inisiasi partai-partai yang lebih dahulu gabung. Jangan sampai partai yang hadir belakangan justru ingin menguasai.
“Jangan sampai nanti, misalnya, koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Maka dari itu, kata Ace, Golkar menekankan pentingnya untuk membangun kesepahaman lebih dahulu. Bukan saling memberikan syarat seperti soal jatah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama,” ujar Ace.
Ace menegaskan Partai Golkar ingin soal konfigurasi capres dan cawapres koalisi besar berasal dari representasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
“Kita harapkan ya masing-masing tentu memiliki representasinya dalam konteks penempatan figur capres dan cawapresnya,” ujar Ace.
Ace mengatakan masing-masing dari KIB dan KKIR punya tokoh calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi, ia tidak menjawab tegas apakah akan memasangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai perwakilan KKIR dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai perwakilan KIB.
“Ini kan jelas KIB punya, KKIR juga punya, jadi bisa dilihat lah. Tunggu pada waktunya,” tukasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
