RUANGPOLITIK.COM — PDI Perjuangan menutup peluang berkoalisi dengan NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Alasannya, PDIP tidak akan mendukung sosok yang menjadi antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Anies Baswedan. Diketahui, NasDem bersama Demokrat dan PKS telah membentuk Koalisi Perubahan demi mengusung Anies sebagai Capres 2024.
“Ya, karena faktor-faktor antitesis Pak Jokowi tidak mungkin bergabung,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditemui di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Hasto kemudian menyinggung soal Anies yang menjadi antitesis Jokowi dengan mengacu, keberlangsungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, program-program di ibu kota banyak berubah setelah Djarot Syaiful Hidayat meletakkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan digantikan Anies.
Hasto menyebut program Djarot sebenarnya banyak melanjutkan kebijakan Jokowi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Dari gubernur saja sudah antitesis banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto melanjutkan bahwa PDIP tidak menutup peluang membentuk koalisi besar demi mengusung capres-cawapres, asalkan tidak bersama NasDem, Demokrat, dan PKS.
“Ya, koalisi besar namanya besar, kan, bagus. Namanya koalisi besar, kan, sesuatu hal yang sangat baik karena problematika rakyat kita terkait dengan pandemi, kan, belum selesai,” kata Hasto.
Hasto Kristiyanto menjawab kemungkinan PDIP mendeklarasikan calon presiden (capres) pada 1 Juni mendatang. Hasto mengatakan saat ini tengah mematangkan visi misi capres-cawapres.
“Deklarasi nanti akan dipersiapkan dengan baik suasana ke-Indonesiaan, kerakyatan, menggambarkan suatu desain masa depan,” kata Hasto.
“Termasuk visi-misi capres cawapres kami juga sedang godog dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan dalam menyiapkan capres, juga menyesuaikan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Dia menyebut hal itu lantaran akan mengubah strategi pembangunan.
“Juga dengan menyesuaikan suatu kebijakan dari Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota di Kalimantan Timur, karena ini nanti akan merubah juga di dalam startegi pembagunan, dalam pola pikir, dalam kebudayaan yang menuju kepada kejayaan Indonesia raya semua akan dipersiapkan dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan tidak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Diketahui Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem dan Demokrat.
“Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Jarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja udah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” ujar dia.
Hasto mengatakan berkoalisi dengan partai manapun, capres 2024 harus dari kader PDIP. Dia menyebut hal itu sesuai dengan pemaparan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ulang tahun PDIP ke-50.
“Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDIP ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai,” tuturnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
