Ketum Partai Ummat Tegaskan Mengusung Politik Identitas

Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas

RUANGPOLITIK.COM — Berbeda dengan yang lain, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi justru secara terang-terangan menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.

Bahkan, dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan.

“Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho saat membuka rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah ‘proyek sekularisme’.

“Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya justru politik Identitas adalah politik yang pancasilais,” terang dia.

Ditanya terpisah, Ridho mengatakan politik identitas di Indonesia selama ini dilihat hanya tentang agama. Menurutnya politik identitas di Indonesia saat ini dikuasai oleh proyek besar sekularisme.

“Jadi politik identitas di Indonesia atribusinya semata-mata kepada agama, dan kita tahu agama Islam. Ini suatu yang salah. Pertama berangkat dari suatu yang salah, Tapi oke lah kita masuk ke sana. Justru di sini kita momen ingin menyampaikan pikiran-pikiran untuk balancing untuk meng-counter itu semua,” ujar Ridho.

“Bagaimana kalau kita memisahkan agama, nilai-nilai agama, moralitas agama. Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut yang permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman lintas generasi,” sambung dia.

Ridho pun menggambarkan bila kondisi politik dipisahkan dari agama. Salah satu contohnya adalah aturan soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

“Kemudian kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional. Jadi di sini benar, nanti di sana salah, nggak apa-apa selama membawa keuntungan buat saya,” tutur Ridho.

“Di luar negeri sana benar LGBT. Di bawa ke sini, ‘Oh ya di sana juga benar, selama menguntungkan buat saya, saya ambil’. Jadi ini relativisasi moralitas dan etika sangat bahaya. Dan kita sampaikan ini proyek besar sekularisme. Jadi narasi politik identitas di Indonesia ini ditunggangi proyek besar sekularisme,” lanjutnya.

Ridho menyampaikan narasi jangan berpolitik di masjid juga salah. Dia lantas mengungkit masjid yang dibangun pada zaman Rasululah diperuntukan bertukar ide dan gagasan, termasuk soal politik.

“Maka kita sebagai kaum terargumen, kita sampaikan Partai Ummat dalam hal itu adalah politik identitas. Selanjutnya kita lihat narasi bahwa ‘jangan melakukan politik di masjid’ itu sebenarnya narasi lanjutan yang sama juga menyesatkan. Padahal masjid itu dibuat pada zaman rasululah, ketika itu hijrah yang pertama didirikan masjid, pusat pendidikan, pusat untuk gagasan gagasan, pertukaran ide-ide cemerlang, itu ada di masjid,” ucap Ridho.

“Baru kemudian mendirikan pasar. Jadi harus bisa dibedakan politik gagasan dan politik provokasi, harus bisa dipisahkan politik persatuan dan juga politik segregasi. Itu yang nampaknya mereka rancu, asal politik tidak boleh di masjid karena adalah dikira politik yang memecah, yang segrekasi, yang berkata tidak baik dan seterusnya,” tambah Ridho.