Efriza mengatakan, para menteri enggan menjawab meski datang ke istana disinyalir adalah upaya mereka menghormati hak prerogatif presiden
RUANGPOLITIK.COM —Reshuffle di tubuh kabinet Jokowi sepertinya semakin marak terdengar. Adanya isu reshuffle pun membuat sebagian menteri tidak nyaman.
Sebab bisa saja reshuffle terjadi pada mereka masing-masing. Bahkan ketika ditanyakan pun, para menteri lebih sering menghindar dan tak menjawab pertanyaan awak media terkait isu reshuffle tersebut.
Sehingga membuat banyak pertanyaan terkait reshuffle ini. Beberapa pengamat politik seperti M. Jamiluddin Ritonga Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul dan Efriza, Pengamat Politik Citra Insttute angkat bicara.
Jamiluddin mengatakan, seringnya isu reshuffle didengungkan, akan membuat sebagian menteri semakin tidak fokus pada pekerjaannya. Mereka merasa terganggu karena itu menyangkut jabatan yang mereka sandang.
“Reshuffle akan membuat kabinet lebih baik bila didasarkan pada kinerja. Menteri yang kurang dan tidak berkinerja baik diganti oleh sosok yang lebih mumpuni. Dengan begitu, menteri yang baru diharapkan dapat bekerja lebih baik. Menteri yang baru dapat melakukan inovasi sehingga meningkatkan kinerja,” kata Jamiluddin kepada RuPol, Rabu (1/2/2023).
Jamiluddin menambahkan, bila reshuffle didasarkan pada pertimbangan politisi semata, maka reshuffle tidak akan mendongkrak kinerja kabinet. Jamaluddin menjelaskan, bahwa tidak menutup kemungkinan reshuffle justru menghasilkan kualitas menteri yang lebih rendah.
“Kalau ini yang terjadi, reshuffle tentunya tidak akan meningkatkan kinerja kabinet. Karena itu, perlu dilihat reshuffle yang akan dilakukan Jokowi atas dasar kinerja atau politis,” ungkap Jamaluddin.
Dia menambahkan, pilihan itu akan menentukan reshuffle akan menghasilkan kabinet yang lebih baik atau justru makin merosot. Sedangkan Efriza mengatakan, para menteri enggan menjawab meski datang ke istana disinyalir adalah upaya mereka menghormati hak prerogatif presiden.
“Nah yang menarik adalah yang tidak hadir dari dua orang partai Nasdem. Sementara rapatnya mengenai hal terkait kewenangannya seperti mentan,” ujar Efriza kepada RuPol, Rabu (1/2/2023).
Dia menambahkan, kehadiran kedua menteri ini ditengarai Presiden Jokowi saat bertemu dengan ketua umum Nasdem Surya Paloh sudah menjelaskan kemungkinan keduanya di reshuffle. Efriza menambahkan, langkah komunikasi Jokowi ini adalah politik santun yang coba dilakukan istana.
“Ia membangun komunikasi secaea bersama, yang bisa jadi Nasdem kehilangan antara 1 atau 2 orang. Memungkinkan Nasdem sisa 1 kursi di pemerintahan. 1 kursi itu sebagai bentuk komitmen dari pemerintah karena Nasdem tetap sebagai pendukung pemerintah, sekaligus “hukuman” karena berkoalisi dengan barisan oposisi dan mendukung Anies Baswedan,” tandasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
