RUANGPOLITIK.COM — Perseteruan antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementrian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas disetujui oleh Gubernur Riau Syamsuar.
Pasalnya selama ini bagi daerah-daerah penghasil migas ada pembagian yang tidak rata, harusnya sesuai dengan porsinya. Keluhan ini disampaikan Gubernur Riau Syamsuar, Selasa (13/12).
“Harusnya sesuai dengan porsinya,” sesalnya.
Sebagai tindak lanjut, Syamsuar menyatakan akan membahas soal DBH dengan Presiden. Pembahasan ini melalui jalur asosiasi pemerintah provinsi, di mana Syamsuar juga menjadi pengurus.
“Kemarin di Solo bertemu dengan teman-teman Gubernur dan sudah sepakat nanti kami bulan Januari rapat karena persoalan ini tidak bisa putus dengan menteri, tapi harus Presiden,” ungkapnya.
Syamsuar menyebut asosiasi pemerintah provinsi ingin bertemu langsung dengan Presiden membahas DBH Migas. Sebelum itu, akan dibahas terlebih dahulu dengan gubernur lain.
“Sebab aspirasi provinsi sama juga aspirasi kabupaten/kota,” kata Syamsuar.
Sebelumnya, Bupati Meranti memprotes ketidakadilan pembagian DBH di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.
Protes ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Adil menyatakan kecewa karena pembagian DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai. Padahal hasil minyaknya besar dan liftingnya naik.
Adil menyebut, tahun 2022 DBH minyak Kepulauan Meranti Rp 114 miliar, dengan hitungan minyak 60 dolar per barel.
“Sebelumnya Rp114 miliar, saat ini cuma Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta. Padahal minyak naik, lifting-nya, dengan asumsi 100 dolar per barel,” sebut Adil.
Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH. Adil mengaku sudah bertemu dengan pihak Kemenkeu yang tidak berkompeten.
“Itu yang hadir apa staf tak tahulah, sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuanguan isinya iblis atau setan,” kata Adil.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti pernah bersiteru dengan Gubernur Riau Syamsuar. Muhammad Adil terang-terangan menolak kunjungan kerja Syamsuar dan juga menolak hadir di acara yang gelar Pemprov Riau, padahal acara itu ada Mendagri Tito Karnavian.
Pemkab Kepulauan Meranti menyebut aksi M Adil merupakan aksi protes terhadap Syamsuar. Protes itu dilayangkan karena M Adil merasa wilayahnya dianaktirikan oleh Syamsuar.
“Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran Jumat (11/11/2022).
Tahun ini, menurut Yusran Pemkab Kepulauan Meranti hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 3,8 miliar dari Pemprov Riau, padahal total APBD nya mencapai Rp 10 triliun.
Adil sendiri, lanjut Yusran sudah berulang kali bertemu Syamsuar untuk membicarakan agar ada penambahan bantuan. Namun, hasilnya nihil.
“Dari APBD Rp 10 triliun itu kita dapat Rp 3,8 miliar. Itu perlu dikomunikasikan juga,” kata Yusran.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
