Dalam dokumen Laporan Hasil Penyelidikan R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo
RUANGPOLITIK.COM —Setelah eks Kadiv Propam Polri bicara tentang kasus Ismail Bolong , kini eks Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan yang mengungkap soal kebenaran pemeriksaan pengusaha tambang itu.
Sambil tersenyum, Hendra membenarkan dirinya memeriksa langsung Ismail Bolong. Ia pun meminta awak media agar menanyakan langsung kepada pejabat yang berwenang.
Hendra juga membenarkan pemeriksaan itu menyeret nama perwira tinggi Polri.
“Betul, iya betul,” kata Hendra Kurniawan sebelum mengikuti sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022).
Dalam dokumen Laporan Hasil Penyelidikan R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, menyatakan adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang batu bara ilegal oleh Polda Kalimantan Timur.
Selain Ismail Bolong, terdapat pula 15 orang lainnya yang disebut sebagai pemilik tambang batu bara ilegal. Selain itu, terdapat dua orang yang disebut sebagai penerima hasil tambang ilegal itu dan memiliki kedekatan dengan Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltim.
Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020.
Para pejabat di Polda Kaltim itu disebut sempat menerima uang koordinasi dari Ismail Bolong cs yang besarannya bervariasi antara Rp 30 ribu sampai Rp 80 ribu per metrik ton.
Selama Oktober hingga Desember 2021, menurut laporan tersebut, mereka diduga menerima uang dengan kisaran Rp 600 juta hingga Rp 5 miliar.
Sebelumnya, Ferdy Sambo telah membenarkan surat penyelidikan yang mengusut dugaan suap tambang batu bara yang diungkap Ismail Bolong dalam video yang viral beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Ferdy Sambo setelah skors sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 22 November 2022.
“Ya sudah benar itu suratnya (surat penyelidikan Divisi Propam Polri),” tandas Ferdy Sambo.
Ferdy Sambo meminta agar langsung menanyakan ke pejabat yang berwenang karena ia telah mengeluarkan surat penyelidikan kasus setoran tambang ilegal Ismail Bolong cs.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada pejabat di Bareskrim Polri.
“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” tukas Sugeng kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).
Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
