RUANGPOLITIK.COM -– Saling lempar tanggung jawab antara pihak terkait dalam kasus gagal ginjal akut dinilai sangat meresahkan. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade menilai ada keanehan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tiba-tiba menuduh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan kesalahan pada kasus gagal ginjal akut pada anak.
“BPOM itu benar-benar buang tanggung jawab, menyalahkan Kemendag. Padahal Kemendag menyampaikan kepada kami, impor itu, obat itu adalah rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan,” ucapnya kepada wartawan, Sabtu, (5/11).
Menurut Andre, sikap saling menyalahkan ini akan menjadikan BPOM sebagai lembaga birokrasi yang tidak mau disalahkan, contohnya saat Pandemi Covid-19 yang kini juga melanda Indonesia.
“Jadi terlihat sekali di sini BPOM tidak mau disalahkan. Dari awal vaksin kita lihat, urusan vaksin saja lama sekali. Ini birokrasi yang luar biasa,” tuturnya.
Andre mengatakan berdasarkan data membuktikan bahwa BPOM abai dalam melakukan pengawasan, oleh sebab itu, sambungnya, Kemendag tak bisa disalahkan sebab hanya bertugas mengeluarkan persetujuan impor yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
“Seharusnya kan BPOM itu mengawasi hasil produksi obat. Jadi setiap bahan baku yang masuk dan jadi obat itu kan diawasi oleh BPOM, ini layak nggak, ini membahayakan kesehatan nggak, jangan tiba-tiba BPOM buang badan jauh banget ke Kemendag,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
