RUANGPOLITIK.COM — Publik dibuat mengejutkan dengan isu yang beredar adanya kantor polisi ilegal China di Belanda. Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan pada hari Rabu (26/10) bahwa mereka sedang menyelidiki laporan bahwa China mengoperasikan dua kantor polisi ilegal di Belanda.
Menurut laporan itu, kantor polisi China di Rotterdam dibuka oleh kepolisian di prefektur Lishui di provinsi Zhejiang, yang terletak tepat di selatan Shanghai, sedangkan satu kantor polisi di Amsterdam dioperasikan dari kota Fuzhou, yang terletak di provinsi Fujian. Dua wilayah pesisir timur itu merupakan sumber utama emigrasi China ke Eropa.
“Kami sekarang sedang menyelidiki sebagai kementerian apa yang terjadi dengan kantor-kantor itu, dan kalau kami memiliki lebih banyak informasi tentang hal itu, kami dapat menentukan tindakan yang tepat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda Maxime Hovenkamp.
“Yang benar adalah bahwa pemerintah China tidak pernah memberi tahu kami tentang kantor-kantor itu melalui jalur diplomatik, sehingga membuatnya ilegal,” tambahnya.
Menurut laporan stasiun siaran RTL Nieuws dan platform jurnalisme investigasi “Follow the Money” yang diterbitkan hari Selasa (25/10), ada indikasi bahwa kantor-kantor itu digunakan untuk “menekan para pembangkang China di Belanda.” Laporan itu menyebutkan, kantor-kantor itu juga menawarkan layanan warga, seperti pembaruan SIM China atau perubahan status perkawinan.
Seorang warga China yang telah menerima suaka di Belanda mengatakan kepada RTL Nieuws dan Follow the Money, dia telah dipanggil untuk menghadap oleh kantor polisi China di Rotterdam. Dia juga melaporkan telah menerima panggilan telepon dan pesan teks yang mengancam dari nomor yang tidak dikenal, dan mengatakan bahwa ancaman bom telah dibuat atas namanya.
Safeguard Defenders mengklaim bahwa pihak berwenang Beijing telah menggunakan taktik intimidasi untuk menekan warga China yang tinggal di negara-negara ini, terlepas dari apakah mereka dicurigai melakukan penipuan telekomunikasi atau kejahatan lainnya, untuk kembali.
RTL Nieuws dan Follow the Money mengatakan bahwa mereka telah menerima email dari kedutaan besar China di Amsterdam yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dua kantor kepolisian di luar negeri itu.
LSM Hak Asasi Manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol mengatakan dalam laporan bulan September, Beijing memiliki ‘stasiun layanan’ polisi di luar negeri di puluhan negara di lima benua, termasuk di 12 negara Uni Eropa. Laporan tersebut menyebut bahwa salah satu kantor polisi itu berada di Frankfurt, Jerman.
Laporan tersebut mengklaim bahwa Beijing telah terlibat dalam kampanye yang menargetkan tersangka penipuan dan penipuan telekomunikasi China di luar negeri sejak 2018. Pihak berwenang China membujuk 230.000 warga negaranya untuk kembali ke China guna menghadapi proses pidana antara April 2021 dan Juli 2022. Safeguard Defenders mengutip keterangan Wakil Menteri Keamanan Publik Du Hangwei.
Menurut laporan itu, pihak berwenang menggunakan metode seperti “melacak keluarga target di China untuk menekan mereka melalui cara intimidasi, pelecehan, penahanan, atau pemenjaraan” untuk “membujuk” tersangka di luar negeri untuk kembali ke China.
Sejak akhir November 2021, China telah memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke tujuh negara di Asia Tenggara, serta Turki dan UEA, yang dianggap sebagai sumber kejahatan telekomunikasi serius.
Editor: Ivo Yasmiati
