RUANGPOLITIK.COM-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung menolak wacana perpanjangan jabatan tiga periode presiden RI. Mereka menghimbau masyarakat tak terprovokasi.
“Itu bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 7 dan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Aprilliati kepada RuPol, Minggu (10/4/2022).
Menurut dia, pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.
Berita Terkait:
Luhut Temui Rektor UI, Mahasiswa Demo Kibarkan Bendera Kuning
Keras! Masinton: Tunjuk Batang Hidung Menteri Penghembus 3 Periode
Dapat Jabatan Baru Lagi, Fadli Zon Sebut Luhut Menko Saurus
Hampir 12 Ribu Orang Teken Petisi Tagih Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu
Dan pada Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
“Sebagai penyelenggara negara, ya kita harus mentaati aturan yang ada,” kata dia.
Dikatakan dia, isu tersebut sama saja menunda pemilu. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terpilih akan dilantik pada 12 April 2022 mendatang.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anak negeri tidak terprovokasi dengan wacana yang bergulir yang akan mengganggu stabilitas nasional,” kata dia.
Wakil sekretaris internal DPD PDIP Lampung itu mengatakan, Fraksi PDIP tetap patuh pada konstitusi.
“Sikap kami satu tarikan napas dengan pusat yaitu merujuk UUD 1945 pasal 7 dan 22E tadi.”
“Rencana penundaan dan Jokowi 3 periode, semua keputusan ada di domain teman-teman yang berada di Senayan, apakah akan mengamandemen kembali UUD 1945 tersebut,” kata dia. (Her)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
