RUANGPOLITIK.COM – Ketua Dewan Pembina Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia (HPPMI), Muhamad Solikin mengkritik aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi atau layanan publik. “Mulai dari jual beli tanah, umrah dan haji, hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” ujar … Lanjutkan membaca BPJS Jadi Syarat Dapat Layanan Publik, Petani Milenial : Memberatkan dan Diskriminatif